Suparjo Ramalan
Presiden Prabowo Subianto (dok. Partai Gerindra)
JAKARTA, - Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah (Pemda) berlangsung lebih dari satu putaran. Target uang yang bisa dihemat mencapai ratusan triliun rupiah.
Dasar hukum efisiensi ini yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fase pertama efisiensi anggaran tengah dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan target Rp300 triliun.
“Memang penghematan yang lagi ramai, penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp300 triliun," ujar Prabowo, dikutip Minggu (16/2/2025).
Tahap kedua, penghematan anggaran dengan total Rp308 triliun. Namun, Rp58 triliun akan dikembalikan lagi ke kementerian dan lembaga sehingga penghematannya menjadi Rp250 triliun.
Namun, waktu pemangkasan anggaran fase kedua belum disampaikan oleh sang kepala negara.
Lalu, penghematan ketiga dari BUMN. Dividen dari BUMN ditargetkan Rp300 triliun, dengan Rp200 triliun untuk negara dan Rp100 triliun dikembalikan ke BUMN.
"Totalnya kita punya Rp750 triliun. 24 miliar (dolar AS) terpaksa saya pakai untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan," ujar Prabowo.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebut rekonstruksi efisiensi anggaran di 2025 dijadikan baseline atau acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 nanti.
Menurut Menkeu, efisiensi anggaran bisa menciptakan sebuah budaya baru di level birokrasi.
"Kami menyetujui bahwa dari efisiensi di kementerian dan lembaga di 2025 akan dijadikan sebagai baseline,” ucap Sri pada Kamis (13/2/2025).
Editor : Reza Fajri